Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto usai memimpin kunjungan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2/2025). Foto : Wilga/Andri

PARLEMENTARIA, Manado - Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan 'belanja masalah' yang nantinya akan dimanfaatkan dalam menyusun RUU Keamanan Laut.

"Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi mengenai situasi dan kondisi, serta masalah yang ada di kantor Keamanan Laut Zona Tengah," kata Anton pada Parlementaria usai memimpin kunjungan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi P-Demokrat ini mengungkapkan, dalam kunjungan ini juga guna mendukung penguatan kelembagaan Bakamla sebagai embrio coast guard Indonesia dari aspek regulasi dan anggaran.

"Kita tahu bahwa di laut itu banyak sekali permasalahan. Ada yang namanya illegal fishing, ada yang namanya penyelundupan narkoba, ada penyelundupan barang, ada penyelundupan orang, ada lagi namanya penyelundupan senjata," sambung Anton.

Untuk itu, kata Legislator Dapil Jawa Barat V ini, kalau tidak diatur dengan benar terkait penanganan keamanan laut maka akan berpotensi menimbulkan situasi yang berbahaya bagi Indonesia.

"Bagaimana kita mengamankan dua per tiga Indonesia itu lautan. Jadi dengan adanya Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk mengamankan laut, kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya, alutsistanya, juga orangnya harus kita sejahterakan, dan intinya kita harus menciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian, jadi Bakamla menjadi yang kuat untuk ke depan menjaga Republik Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan kesimpulan RDP Komisi I DPR dengan Bakamla RI (11/11/2024) lalu, Komisi I DPR RI mendukung RUU Keamanan Laut menjadi RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan mendorong Bakamla untuk mengintensifkan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintah agar menjadi RUU prioritas Pemerintah. (we/aha)